Sinergitas dan Koordinasi Antar Instansi terkait Kebijakan Pemberian Izin Tinggal Terpaksa

Sebagai langkah penyebaran informasi kebijakan keimigrasian terkait dampak virus Covid-19 (Corona), Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat mengadakan kegiatan “Sinergitas dan Koordinasi Antar Instansi terkait Kebijakan Pemberian Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona” pada hari Kamis, 12 Maret 2020 di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, Bapak Barron Ichsan, A.Md.Im., S.H., M.Si. membuka kegiatan acara sekaligus menyampaikan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar instansi dalam upaya pencegahan masuknya virus covid-19 di lingkungan Jakarta Pusat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh bapak Wakil Walikota Jakarta Pusat, Bapak Irwandi, S.H., M.M., M.H. dan perwakilan dari berbagai instansi pemerintah di lingkungan wilayah Jakarta Pusat, yaitu Angkasa Pura, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DKI Jakarta, Komando Distrik Militer 0501 JP/BS, Polres Metro Jakarta Pusat,  dan Pemerintah Kota Administratif Jakarta Pusat.

Dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat turut mengundang narasumber-narasumber terkait sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, yaitu bapak Andry Indrady, Ph.D (Wakil Direktur Politeknik Imigrasi) dan Bapak Ragil Putradewa, Amd.Im., S.H. (Kepala Seksi Izin Tinggal Negara Tertentu).

Kedua narasumber menginformasikan kebijakan keimigrasian dalam pemberian Izin Tinggal Terpaksa terhadap Warga Negara RRT. Izin Tinggal Terpaksa ini dapat diajukan melalui Kantor Imigrasi setempat dimana Warga Negara Asing tersebut tinggal dan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang kemudian akan diterbitkan Surat Keputusan terkait Izin Tinggal Terpaksa yang dimilikinya.

Dengan diadakannya sosialisasi ini, diharapkan instansi terkait di lingkungan Jakarta Pusat dapat berkoordinasi dalam mengimplementasikan Permenkumham No. 7 Tahun 2020 dalam upaya pencegahan masuknya virus Covid-19.