Frequently Asked Questions

Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat di dalam pengurusan permohonan Paspor bagi WNI atau lainnya yang berhubungan dengan Kantor Imigrasi Republik Indonesia.

Untuk dapat melanjutkan silahkan pilih pada bagian yang diinginkan :


Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas Pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara (sesuai dengan pasal 1 huruf 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi pemiliknya.

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara dan Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Jenis Paspor dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Paspor Biasa

Jenis Paspor ini adalah paspor yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian yang digunakan untuk perjalanan reguler antar negara dan Paspor ini bersampul warna hijau.

2. Paspor Diplomatik

Paspor Diplomatik ini dikeluarkan sebagai identifikasi diplomatik dari suatu negara dan pemilik Paspor ini memiliki kemudahan perlakuan di negara tempat mereka bertugas, di Indonesia paspor ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, paspor jenis ini diberi sampul warna hitam.

3. Paspor Dinas

Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri / pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara.

Prosedur Permohonan Paspor Republik Indonesia berdasarkan pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing) Terakhir Diperbaharui.

Adapun persyaratan lengkapnya dapat dilihat pada halaman Permohonan Paspor.

Paspor dapat dibuat dimana saja di seluruh Kantor Imigrasi di Wilayah Indonesia tanpa melihat domisili pemohon sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.08-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor iasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.

Pengajuan penggantian paspor karena :

  1. Habis masa berlakunya;
  2. Buku paspor penuh;
  3. Buku paspor hilang;
  4. Buku paspor rusak.

Adapun pengurusannya dapat dilakukan dengan :

  1. Penggantian SPRI/Paspor karena habis masa berlaku, dapat dilakukan dikantor Imigrasi dengan membawa paspor yang bersangkutan (yang telah habis masa berlaku) dan melanjutkan proses permohonan sesuai dengan Prosedur Pembuatan Paspor biasa antara lain mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi syarat sesuai dengan ketentuan;
  2. Penggantian karena buku paspor penuh, dapat dilakukan dikantor Imigrasi dengan membawa paspor yang bersangkutan (yang telah habis masa berlaku) dan melanjutkan proses permohonan sesuai dengan prosedur pembuatan paspor biasa antara lain mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi syarat sesuai dengan ketentuan;
  3. Penggantian SPRI/Paspor karena hilang dan rusak, dapat dilakukan di kantor Imigrasi dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu melalui pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pendapat oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat berdasarkan laporan Kehilangan dari Kepolisian. Penggantian SPRI/Paspor dapat diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.

Pengajuan Penggantian SPRI/Paspor Yang Habis Masa Berlaku, Buku Paspor Penuh, Hilang Dan Rusak Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-Iz.03.10 Tahun 1995 Tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing.

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, biaya pembuatan paspor dapat dilihat pada halaman Biaya Pembuatan Paspor.

Setiap warganegara tidak diperbolehkan memiliki Surat Perjalanan/ Paspor lebih dari satu identitas dan jika terbukti setiap orang yang bermaksud dengan sengaja mengajukan permohonan paspor untuk yang kedua atau selebihnya maka dapat diberikan tindakan hukum dengan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak  Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Apabila Paspor yang anda miliki Hilang, segeralah datang ke Kantor Imigrasi untuk membuat permohonan penggantian paspor tersebut, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada halaman Penggantian Paspor Karena Hilang.

Apabila Paspor yang anda miliki Rusak, segeralah datang ke Kantor Imigrasi untuk membuat permohonan penggantian paspor tersebut, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada halaman Penggantian Paspor Karena Rusak.

Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas, adapun persyaratan untuk mendapatkan ITAS ini dapat dilihat pada halaman Izin Tinggal Terbatas.

Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas yang telah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas. Izin Tinggal Tetap diperoleh sebagai alih status dari izin Tinggal Terbatas.   Pengalihan Alih Status tersebut dapat diberikan atas dasar permohonan orang asing yang bersangkutan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada halaman Izin Tinggal Tetap (ITAP).

  1. Perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tinggal orang asing yang bersangkutan, paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, dengan ketentuan :
  • Perpanjangan pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Pejabat yang ditunjuk.
  • Perpanjangan yang ketiga sampai dengan yang kelima dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM pejabat yang ditunjuk
  1. Perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas diajukan oleh orang asing yang bersangkutan atau dan sponsor, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhir Ijin Tinggal Terbatas kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah ditentukan
  2. Dalam hal ijin tinggal terbatas berakhir, sementara keputusan Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk mengenai permohonan perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas belum diberikan, kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Ijin Tinggal Terbatas berakhir.

Kartu izin Tinggal Terbatas (KITAS) ini diberikan untuk Pekerja Asing yang ingin bekerja dan ingin menetap di Indonesia selama masa tugasnya, dan izin ini diberikan apabila Tenaga Kerja Asing tersebut menduduki posisi :

  • Direktur
  • Manajer
  • Tenaga Ahli
  • Atau bidang lainnya

Yang diijinkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Adapun persyaratan untuk membuat ITAS untuk pekerja ini adalah sebagai berikut :

A. Persyaratan dari Perusahaan Sponsor

  1. Copy Akte Notaris yang telah disahkan oleh Pejabat terkait
  2. Copy SIUP
  3. Copy TDP
  4. Copy Surat keterangan Domisili Perusahaan
  5. Copy NPWP Perusahaan
  6. Copy KTP Direktur
  7. Bagan Organisasi (didalamnya ada posisi untuk calon TKA)
  8. Copy Kontrak Kerja
  9. Surat penunjukkan Staf Pendamping untuk TKA
  10. Copy Surat Wajib Lapor Depnaker untuk mempekerjakan TKA (UU Wajib lapor No.17 tahun 1981)
  11. Surat Sponsor dari perusahaan
  12. Surat Kuasa pengurusan

B. Persyaratan yang harus disiapkan oleh WNA / Calon TKA

  1. Copy Paspor (Halaman penuh – Cover Depan sampai Cover Belakang)
  2. Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) –> Bahasa Inggris atau Indonesia
  3. Copy Ijazah
  4. Pasphoto ukuran 4×6; 3×4 dan 2×3 masing-masing 6 lembar (latar belakang Merah)

KITAS Untuk Suami WNI ini diberikan kepada Suami Warga Negara Asing yang menikah dengan Istri dari Warga Negara Indonesia dan dapat dibuatkan KITAS dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. KITAS berlaku untuk 1 tahun dan bisa diperpanjang.
  2. Suami yang akan diberikan KITAS, tidak boleh bekerja di Indonesia.
  3. Istri harus Warga Negara Indonesia dan memiliki KTP serta Kartu Keluarga yang masih aktif.

Adapun persyaratan yang diperlukan di dalam pengurusan tersebut adalah :

  1. Copy Halaman Penuh Passport WNA (Minimal harus berlaku untuk 18 bulan kedepan).
  2. Copy Akte Nikah / Sertifikat Nikah yang sudah dilegalisir KBRI (jika nikah di Luar Negeri), Catatan Sipil (jika nikah di Indonesia) atau KUA.
  3. PasPhoto WNA ukuran 2×3; 3×4 dan 4×6 @ 6 lembar (Latar Belakang Merah).
  4. Copy KTP Istri.
  5. Copy KK Istri.
  6. Surat Sponsor diatas meterai dari Istri.
  7. Surat Kuasa diatas Materai untuk pengurusan.
  8. Surat Pernyataan bahwa Suami tidak akan bekerja dan Jaminan dari Istri.

Adapun permohonan ini sesuai dengan Prosedur Permohonan KITAS.

Kartu Izin Tinggal Terbatas ini diberikan juga kepada Anak dan Istri dari Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia yang kepengurusannya bersamaan dengan pengurusan KITAS induk dari WNA itu sendiri, adapun persyaratan tambahan yang diperlukan, adalah sebagai berikut :

  1. Copy Paspor Istri dan atau Anak (Fullbook)
  2. Copy Sertfikat Nikah / Akte Nikah.
  3. Copy Akte Kelahiran Anak / Sertifikan kelahiran.
  4. Pas Photo 4×6; 3×4 dan 2×3 masing-masing 6 lembar dengan latar belakang Merah.
  5. Copy Family Register.

Adapun persyaratan lengkap lainnya dapat dilihat pada Persyaratan Pembuatan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

KITAS untuk Bayi diperuntukan kepada Bayi yang lahir di Indonesia dari Ibu berkewarganegaraan Indonesia dengan suami Warga Negara Asing (WNA) pemegang KITAS.

Ketentuan di dalam pembuatan KITAS untuk Bayi ini adalah sebagai berikut :

  1. KITAS untuk bayi bisa berlaku selama 1 tahun dan akan mengikuti KITAS Bapaknya.
  2. Bisa diperpanjang jika KITAS Bapak juga diperpanjang.
  3. Harus diurus dalam 60 hari sejak kelahiran Anak.
  4. Orang Tua harus mengurus Akte Kelahiran anak terlebih dahulu.
  5. Setelah mendapatkan Akte kelahiran, orang tua harus segera melaporkan ke Imigrasi setempat dalam 60 hari sejak anak dilahirkan.
  6. Orang Tua harus segera membuat paspor untuk Anak.

Adapun persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan KITAS untuk Bayi ini adalah :

  1. Copy Halaman Penuh Paspor Bapak.
  2. Copy Akte Kelahiran Anak.
  3. Copy Surat Nikah Bapak dan Ibu.
  4. Copy Halaman Penuh Paspor Anak.
  5. Copy KK.
  6. Copy KTP Ibu.

KITAS Untuk Istri WNI ini diberikan kepada Istri Warga Negara Asing yang menikah dengan Suami dari Warga Negara Indonesia dan dapat dibuatkan KITAS dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. KITAS berlaku untuk 1 tahun dan bisa diperpanjang.
  2. Istri yang akan diberikan KITAS, tidak boleh bekerja di Indonesia.
  3. Suami harus Warga Negara Indonesia dan memiliki KTP serta Kartu Keluarga.

Adapun persyaratan yang diperlukan di dalam pengurusan tersebut adalah :

  1. Copy Halaman Penuh Passport WNA (Minimal harus berlaku untuk 18 bulan kedepan).
  2. Copy Akte Nikah / Sertifikat Nikah yang sudah dilegalisir KBRI (jika nikah di Luar Negeri), Catatan Sipil (jika nikah di Indonesia) atau KUA.
  3. PasPhoto WNA ukuran 2×3; 3×4 dan 4×6 @ 6 lembar (Latar Belakang Merah).
  4. Copy KTP Suami.
  5. Copy KK Suami.
  6. Surat Sponsor diatas meterai dari Suami.
  7. Surat Kuasa diatas Materai untuk pengurusan.

Adapun permohonan ini sesuai dengan Prosedur Permohonan KITAS.

Persyaratan untuk memperoleh ABTC ini adalah :

  1. Mengisi formulir ABTC;
  2. Surat permohonan dari Perusahaan atau Instansi;
  3. Surat rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha atau Profesi;
  4. Surat keterangan dari Bank yang menyatakan bahwa pemohon memiliki rekening bank dengan saldo terakhir minimalRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  5. Dokumen perjalanan (paspor) yang masih berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  6. Bukti pernah melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri minimal 6 (enam) bulan terakhir;
  7. Surat keterangan catatan kepolisian (asli atau fotocopi legalisir;
  8. Foto copi KTP yang masih berlaku;
  9. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  10. Membayar biaya keimigrasian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP.

ABTC atau APEC Business Travel Card (ABTC) adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan untuk para pebisnis yang memiliki mobilitas tinggi terhadap negara yang tergabung ke dalam APEC. dokumen ini Berlaku selama tiga tahun.

Fungsi dari APEC Business Travel Card (ABTC) menghilangkan kebutuhan untuk pemegangnya untuk memiliki visa ketika mengunjungi negara lain yang berpartisipasi APEC selama proses perizinan telah diperoleh oleh pemohon setelah melengkapi persyaratan yang dubutuhkan.

ABTC memberikan kemudahan keimigrasian bagi para pebisnis untuk keluar dan masuk ke Negara-negara partisipan ABTC. Para pebisnis memohon ABTC di negaranya dan otoritas pemerintah tersebut megajukan kemudahan keimigrasian bagi para pebisnis memohon ABTC di negaranya dan otoritas pemerintah Negara-negara ABTC.

Dengan persetujuan tersebut berarti pebisnis bersangkutan dapat menikmati multiple short-term entry selama tiga tahun atau sepanjang masa berlaku paspor ke semua Negara-negara peserta ABTC yang memberikan persetujuan pre-clearance. Short-term entry diberikan selama 60 hari. Pada tahap ini para pebisnis dapat menghemat waktu karna tidak perlu memohon visa dan izin masuk lagi di kedutaan besar atau perwakilan, karena ABTC sudah berfungsi sebagai visa elektronik. Para pebisnis cukup hanya menunjukkan kartu dengan paspor dalam proses keimigrasian di bandara.

Kemudahan lain yang akan didapat adalah proses keimigrasian yang lebih cepat dan cukup dengan menunjukkan Kartu ABTC beserta paspor pada jalur khusus / counter Imigrasi yang bertuliskan Pemegang ABTC yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai Bali, Polonia Medan,Juanda Surabaya,dan Pelabuhan Laut Batam Center Batam.

Sebagai pengamanan kartu ABTC mempunyai machine readable zone yang memuat data pemegangnya dan masa berlaku kartu. Kartu berlaku selama 3 tahun atau sepanjang masa berlaku paspor kurang dari 3 (tiga) tahun.

NO NEGARA BANDAR UDARA
1 Australia Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Sydney, Melbourne,Perth.
2 Brunei Darussalam Brunei Internasional Airport.
3 Chili Santiago Internasional Airport.
4 China Beijing Internasional Airport, Pudong Internasional Airport (Shanghai).
5 Hong Kong Hong Kong Internasional Airport
6 Indonesia Soekarno Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Polonia (Medan), Juanda ( Surabaya), Batam.
7 Jepang New Tokyo (Narita), Kansai (Osaka), Central Japan (Centrair, Nagoya).
8 Korea Incheon (Seoul).
9 Malaysia Kuala Lumpur
10 Mexico  
11 New Zaeland Auckland, Christchurch, wellington.
12 Papua New Guinea Jackson.
13 Peru Jorge Chavez.
14 Philipina Ninoy Aquino (Manila).
15 Singapura Changi (Singapore).
16 Taiwan Chiang Kai Shek (Taipei), Kaohsiung.
17 Thailand Bangkok, Phuket, Chiang.
18 Vietnam Noi Bai (Hanoi), Tan Son Nhat (Ho Chi Minh City)

Setiap Warga Negara dapat dengan sendirinya mengalami kehilangan status kewarganegaraannya karena :

  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
  2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
  3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden;
  4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
  5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
  6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
  7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau;
  8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
  9. Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

(Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia)